Standar Kompetensi & Sertifikasi Profesi
Pelindungan Data Pribadi

Standar Kompetensi Nasional Berlandaskan Regulasi Resmi

Sertifikasi profesi Pelindungan Data Pribadi di LSP PDP Indonesia merupakan pengakuan formal atas kompetensi kerja profesional yang dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar mutu internasional ISO/IEC 17024, dan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). Sertifikat kompetensi diterbitkan secara sah dengan lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lisensi Resmi BNSP (BNSP-LSP-2615-ID)

Mandat UU No. 27 Tahun 2022

Standar Mutu ISO/IEC 17024

Acuan SKKNI Kepmenaker RI

NILAI STRATEGIS & KEUNGGULAN

Mengapa Sertifikasi PDP Sangat Penting?

Kebutuhan krusial kepatuhan hukum, mitigasi risiko sanksi korporasi, dan pembuktian kredibilitas talenta profesional di era penegakan UU Pelindungan Data Pribadi.

Mendukung Kepatuhan Regulasi

Memastikan institusi mematuhi ketentuan UU PDP No. 27/2022 secara komprehensif, memitigasi risiko sanksi administratif, denda hingga 2% pendapatan tahunan, serta potensi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Mitigasi Risiko Hukum

Meningkatkan Kompetensi Profesional

Menguasai metodologi terstandarisasi BNSP dalam tata kelola data, inventarisasi data pribadi (RoPA), pelaksanaan Data Protection Impact Assessment (DPIA), dan penanganan insiden kebocoran data.

Standar SKKNI & BNSP

Membangun Kepercayaan Stakeholder

Meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra bisnis global, dan investor dengan membuktikan bahwa pengelolaan dan pelindungan data pribadi ditangani oleh tenaga ahli berlisensi resmi.

Kepercayaan Pasar

Daya Saing Karir & Prestise Nasional

Menjadi nilai tambah bernilai tinggi bagi profesional untuk menduduki posisi strategis di bidang kepatuhan, keamanan siber, dan tata kelola data di sektor korporasi maupun publik.

Akselerasi Karir

SASARAN PROFESI & JABATAN

Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi Ini?

Disusun secara spesifik untuk profesional lintas departemen yang mengemban tanggung jawab tata kelola, kepatuhan hukum, keamanan siber, dan pemrosesan data pribadi.

Data Protection Officer (DPO / PPDP)

Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang diwajibkan oleh UU PDP untuk mengawasi kepatuhan internal dan menjadi narahubung otoritas pengawas.

Mandat UU PDP

Legal & Compliance Officer

Praktisi hukum perusahaan yang merancang privacy policy, klausul kontrak transfer data, Data Processing Agreement (DPA), dan pengawasan regulasi.

Kepatuhan Hukum

IT Security & Risk Management

Tenaga ahli keamanan informasi, CISO, dan risk manager penanggung jawab arsitektur teknis enkripsi, kontrol akses, dan mitigasi ancaman siber.

Keamanan Siber

Regulator & Auditor Internal/Eksternal

Auditor sistem manajemen informasi yang bertugas memverifikasi keselarasan tata kelola organisasi terhadap prinsip kepatuhan ISO 27701 dan UU PDP.

Pengawasan Audit

Praktisi Keamanan Informasi

Konsultan dan profesional yang menangani perlindungan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pada sistem komputasi korporasi.

InfoSec Specialist

Profesional Sektor Industri Finansial & Digital

Praktisi di perbankan, asuransi, fintech, rumah sakit/kesehatan, telekomunikasi, dan e-commerce yang memproses data pribadi skala masif.

Sektor Kritis

SKEMA OKUPASI NASIONAL

Skema Sertifikasi: Data Protection Officer (DPO)

Skema okupasi resmi yang menguji kompetensi manajerial dan teknis dalam memimpin tata kelola pelindungan data pribadi institusi.

Data Protection Officer (DPO) / Pejabat Pelindungan Data Pribadi

Nomor Skema: SKM-LSP-PDP-001 • Lisensi Resmi BNSP

Terverifikasi BNSP

Skema sertifikasi okupasi DPO dirancang untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat memiliki kapasitas komprehensif dalam mengidentifikasi kewajiban hukum, merancang arsitektur tata kelola data, mengeksekusi mitigasi risiko privasi, serta mengoordinasikan penanganan insiden kebocoran data pribadi sesuai standar UU No. 27 Tahun 2022 dan ISO/IEC 27701.

Merumuskan Kebijakan Tata Kelola PDP: Menyusun tata kelola dan SOP kepatuhan pemrosesan data institusi.

Inventarisasi & Pemetaan Data (RoPA): Menyusun Record of Processing Activities secara akurat dan terstruktur.

Analisis Dampak Privasi (DPIA): Mengevaluasi risiko pemrosesan data berisiko tinggi dan rencana mitigasinya.

Manajemen Hak Subjek Data: Memastikan penanganan permohonan akses, koreksi, dan penghapusan data secara sah.

Rencana Tanggap Insiden Kebocoran Data: Menyusun protokol pelaporan kegagalan pelindungan data ke otoritas dalam 3x24 jam.

Audit Kepatuhan & Edukasi Internal: Menyelenggarakan audit berkelanjutan dan peningkatan kesadaran privasi SDM.

PROSEDUR RESMI

Tahapan Proses Sertifikasi Kompetensi

Alur asesmen yang transparan, objektif, dan terstandarisasi ISO/IEC 17024 dari registrasi hingga penerbitan sertifikat BNSP.

Pendaftaran & Asesmen Mandiri

Mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR.APL-01), asesmen mandiri (FR.APL-02), dan melampirkan portofolio dokumen pendukung kompetensi.

Verifikasi & Konsultasi Pra-Asesmen

Verifikasi kelengkapan berkas oleh Asesor BNSP, penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan penjelasan jadwal serta metode uji kompetensi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi (MUK)

Mengikuti asesmen menyeluruh mencakup uji tertulis pemahaman regulasi, demonstrasi studi kasus nyata, dan wawancara profesional terstruktur.

Penerbitan Sertifikat Resmi BNSP

Rapat pleno penetapan keputusan asesmen kompeten dan penerbitan Sertifikat Kompetensi resmi berlogo Garuda Emas BNSP.

FASILITAS ASESMEN

Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi

LSP PDP Indonesia menyediakan fasilitas Tempat Uji Kompetensi resmi berstandar tinggi yang nyaman, representatif, dan tersertifikasi.

TUK Mandiri Plaza Marein

TUK Mandiri Terlisensi

Plaza Marein Lt. 10, Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78, Jakarta Selatan. Dilengkapi sarana ruang uji private, audio visual, dan sistem komputerisasi modern.

Lihat Lokasi di Google Maps →

TUK Sewaktu Unika Atma Jaya

TUK Sewaktu Terverifikasi

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 51, Semanggi, Jakarta Selatan. Fasilitas akademik prestisius dengan kapasitas uji kompetensi berkelompok.